Nataproptech, Serpong – Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sudah berjalan beberapa hari. Beragam reaksi muncul terutama dari sektor bisnis dan ekonomi terkait kabinet baru ini. Banyak yang berharap agar kondisi perekonomian yang lebih baik semakin cepat terwujud.

Beragam pekerjaan rumah di Kabinet Indonesia Maju menunggu hadirnya kebijakan baru. Terutama terkait industri properti. Pasalnya hingga kuartal III 2019, industri ini masih mengalami perlambatan. Padahal antara pemerintah dan otoritas terkait seperti BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran kepada perbankan dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dua terkait kementerian yang terkait industri properti yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak mengalami pergantian Menteri. Diharapkan agar kinerja kabinet baru bisa menggairahkan kembali industri properti di Indonesia setelah sekian lama mengalami pertumbuhan yang stagnan atau cenderung landai.

Untuk menggenjot industri properti agar kembali bergairah salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu dari lima fokus yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan.

Dekatnya jarak dari tempat tinggal menuju tempat kerja dan transportasi massal menjadi faktor utama yang menentukan keputusan membeli properti. Dengan hadirnya Kabinet Indonesia Maju yang baru berjalan beberapa hari ini, pelaku industri properti berharap adanya sinergi dan relaksasi dalam hal regulasi. Baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun perbankan. Tentu merupakan kerja bersama seluruh pihak yang berkontribusi untuk meningkatkan daya serap pasar.

Pada periode Kabinet Indonesia Maju ini diharapkan pemerintah membuat terobosan kebijakan-kebijakan baru yang dapat mendorong pertumbuhan industri properti di Tanah Air. Apalagi, kinerja sektor properti tahun depan diprediksi masih sangat menantang karena dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global. (EC)